Palu, 15 Desember 2006
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Nadoli, Kelurahan Mamboro, Palu menggelar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Balai Pertemuan Kelurahan Mamboro, pada Senin (13/11/2006). Hal ini dilakukan guna menjamin azas transparansi dan akuntabilitas kegiatan pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
LPJ tersebut menandai selesainya pelaksanaan kegiatan pemanfaatan BLM P2KP yang telah melalui tiga tahap pencairan dengan jumlah dana keseluruhan Rp 150 juta. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Palu Utara, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Palu Utara, Koordinator Kota (Korkot) KMW VI P2KP Sulawesi Tengah (Sulteng), Fasilitator Kelurahan, BKM, UP-UP BKM, KSM/Panitia, Ketua-ketua RT/RW dan warga masyarakat.
Pada kesempatan ini Camat Palu Utara Sudaryano R. Lamangkona, S.Sos, M.Si menyampaikan sambutan berupa harapan, dengan adanya pertemuan seperti ini maka akan terlahir masukan-masukan yang konstruktif bagi penguatan kelembagaan BKM. “Model pembangunan seperti P2KP baru pertama diterapkan, dan saya menganggap kegiatan ini sangat berhasil dalam menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat,” kata Sudaryano.
Ia mencontohkan, berbagai kegiatan pembangunan fisik yang merupakan swadaya masyarakat justru lebih banyak dibandingkan bantuan dari P2KP. Misalnya, di Kelurahan Panau, Palu Utara. Masyarakat di sana mampu menyelesaikan pembangunan MCK lapis keramik hanya dengan dana sebesar Rp 2 juta.
Selain itu, di Kelurahan Lambara, di mana masyarakat setempat mampu membangun satu unit bak yang mengalirkan air ke areal perkebunan sepanjang 800 meter lebih dengan dana Rp 10 juta. Apalagi, 62 meter dari 800 meter tersebut melalui gunung. Masyarakat pun harus membelah gunung berlereng setinggi 4 meter dan lebar 3 meter yang akhirnya digunakan sebagai alternatif jalan untuk mengangkut hasil panen masyarakat.
Begitu pula pada sejumlah kegiatan di beberapa kelurahan lain. Rata-rata partisipasi dan swadaya masyarakatnya cukup tinggi.
Camat Palu Utara juga menyampaikan, dalam pengelolaan dana ala P2KP, masyarakat kini sudah mulai memahami bagaimana sulitnya pmngelola dana-dana seperti itu. “Sebelumnya pengelolaan tersebut kan dilakukan pemerintah,” kata Sudaryano. Lebih lanjut, ia berharap masyarakat dapat manfaatkan dan memelihara hasil-hasil kegiatan ini dengan baik. “Marilah kita membantu BKM. Jangan lah beban untuk memajukan masyarakat hanya kita berikan kepada BKM atau Unit Pengelolanya, tapi mari, beban ini kita pikul bersama agar seluruh persoalan lebih mudah kita atasi,” tandasnya.
Di bagian lain, Korkot KMW VI Sulteng Moh. Sukran, SE menjelaskan, tahapan pemanfaatan BLM dalam kegiatan P2KP memang sudah selesai. Tapi, pendampingan dari KMW tetap berlanjut dengan beberapa program ke depan, seperti Program dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) yang merupakan program kemitraan antara pemda dengan masyarakat, serta program channeling.
Di sesi ke-dua acara LPJ ini, BKM membacakan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Mulai dari tahap 1, 2 dan 3, dengan rincian, tiga tahap pencairan untuk kegiatan lingkungan sejumlah Rp 28.402.000, sosial Rp 43.487.500, ekonomi hibah Rp 2.510.500 dan ekonomi bergulir Rp. 68.100.000. Sehingga, total dana untuk tiga aspek kegiatan tersebut berjumlah Rp 142,5 juta dari total pagu Rp 150 juta. Dana sisa selisih antara pagu total dengan biaya kegiatan sebesar Rp 7,5 juta digunakan untuk Biaya Operasional BKM.
Menanggapi laporan pertanggungjawaban tersebut, masyarakat memberikan sejumlah kritik dan saran terhadap pengelolaan. Masyarakat menyarankan agar ketua RT di masing-masing kelompok swadaya masyarakat itu berada juga dilibatkan dalam pengelolaan dana bergulir dan proses verifikasi. Masyarakat juga meminta agar proses pengembalian dana tetap dibantu oleh pihak RT.
Berkaitan dengan anggapan di tubuh BKM telah terjadi praktek nepotisme, karena beberapa anggota BKM berasal dari satu keluarga, maka Gazali selaku mantan ketua Panitia Pemilihan Anggota BKM menjelaskan, proses pemilihan tidak direkayasa dan pemilihan dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat sendiri. Dalam dua kali penyaringan yang dimulai dari tingkat RT tersaring 72 wakil yang nantinya saling memilih di tingkat kelurahan, hingga akhirnya terpilih 13 anggota BKM seperti saat ini. Jika dari 13 anggota BKM tersebut ada hubungan keluarga, hal tersebut hanya kebetulan.
Jalannya proses laporan pertanggungjawaban BKM Nadoli yang alot dan diwarnai hujan interupsi menunjukkan bahwa warga masyarakat sudah mulai paham pentingnya kegiatan ini. Namun begitu, moderator acara Amil Junuddin, SH terpaksa memotong beberapa pertanyaan yang mulai melenceng dari substansi kegiatan.
Akhirnya, Koordinator BKM Nadoli Asrul Nagaula, S.Pd. menyudahi laporan dengan menyampaikan bahwa di tubuh BKM saat ini telah terpilih Badan Pengawas Keuangan yang akan memeriksa pembukuan dan kondisi keuangan Sekretariat dan Unit Pengelola Keuangan setiap bulan. Badan Pengawas Keuangan ini terlahir melalui musyawarah BKM. “Kami juga meminta peran serta dari warga untuk membantu dalam pengawasan dana ini, terutama dana bergulir, agar proses transparansi dan akuntabilitas bisa berjalan,” kata Asrul. (Moh.Gazali, ST., Faskel, KMW VI P2KP-2 Sulteng; Nina)
